Fluktuasi Peluang Turki dalam Prospek Keanggotaan Uni Eropa

Oleh: Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

Kondisi para pengungsi yang melarikan diri dari negara-negaranya yang sedang mengalami perang yakni terutama Irak dan Suriah sangat memprihatinkan. Kedua negara tersebut saat ini dipimpin oleh rezim syiah yang represif. Peristiwa Arab Spring yang memunculkan semangat reformasi di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan Suriah malah berujung pada kondisi yang semakin represif terutama di Suriah, Mesir dan Yaman. Akibatnya banyak rakyat yang mengungsi karena menyelamatkan diri dari pembantaian yang dilakukan rezim-rezim represif yang memperoleh bantuan dari Iran dan Rusia. Vladimir Putin, Presiden Rusia bahkan dengan terang-terangan menyatakan membantu melanggengkan rezim Bashar Asad dari pemberontakan kaum oposisi yang didukung tentara Suriah yang desersi.

Hal yang saat ini patut menjadi perhatian dunia adalah bahwa konflik ataupun perang memunculkan masalah arus pengungsi. Persoalan pengungsi adalah persoalan kemanusiaan karena jutaan manusia menyabung nyawa melewati lautan untuk mencari tempat yang aman dan mendapatkan suaka politik. Peristiwa lautan manusia pengungsi saat ini adalah kasus imigran terburuk sejak Perang Dunia II, namun penanganannya benar benar tidak memadai dan hampir tidak nampak peran UNHCR, yakni Badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

Padahal saat ini misalnya tanpa memperhitungkan usaha para pengungsi yang bertaruh nyawa untuk mencapai daratan Eropa, Swedia telah mengusir 80.000 pengungsi pencari suaka yang berasal dari konflik Suriah, Irak, Afganistan. Andreas Ygeman, Menteri Dalam Negeri Swedia menjelaskan bahwa dari jumlah pengungsi yang meminta suaka di tahun 2014-2015 hanya 55% yang disetujui oleh pemerintah Swedia, sehingga mereka mengusir sisa pengungsi yang tidak mendapatkan suaka. Beberapa negara Uni Eropa lainnya yaitu Austria, Jerman, Denmark, Swedia, Perancis dan Norwegia segera memperketat keamanan batas negara untuk mencegah masuknya arus pengungsi. Uni Eropa sendiri belum bersepakat tentang mekanisme pembagian alokasi imigran. UE menjadi terpecah dalam penyikapan terhadap masalah pengungsi yang meminta suaka politik dan 28 anggota UE tidak sepakat dengan mekanisme relokasi imigran yang selama ini disalurkan ke Eropa tengah dan Timur.

Trauma negara-negara Eropa terhadap teror Paris, atau kemungkinan penyusupan ISIS menyusup serta kasus pelecehan seksual massal di Koeln, Jerman pada pesta tahun baru serta insiden perkelahian antar-migran membuat sebagian besar negara-negara Eropa enggan menerima arus pengungsi yang mendatangi mereka. Saat ini bisa dibilang Yunani dan Italia yang menjadi tumbal yakni menjadi pintu masuk pengungsi ke daratan Eropa. Namun Yunani dan Turki disalahkan oleh Uni Eropa karena dianggap tidak serius tidak menghalau arus pengungsi. Yunani pun tidak terima dan balik mengritik Uni Eropa yang tidak memiliki strategi dan mekanisme yang jelas dalam menangani arus pengungsi. Padahal saat ini saja ada 200 ribu orang menyebrang dari Yunani ke Makedoni. Dilematisnya, jika negara mereka ditutup maka malah akan sangat merugikan perekonomian Yunani yang sedang terpuruk. Maka kemudian ada usulan untuk menimbulkan keengganan orang untuk mengungsi, agar harta berharga para pengungsi disita seperti yang dilakukan oleh Nazi dahulu kepada bangsa Yahudi. Namun usulan kebijakan tersebut juga banyak ditentang karena melanggar rasa kemanusiaan.

Mampukah Turki mengatasi persoalan lonjakan arus migran ke Eropa sehingga memperbesar peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Turki memang masih terus mengajukan proposal sebagai anggota Uni Eropa yang dalam jajak pendapat disetujui sekitar 80% rakyat Turki. Maka militer pun mendukung keputusan rakyat Turki tersebut, walaupun hal itu berarti pengurangan peran militer dalam urusan politik, sosial dan ekonomi. Dalam salah satu strateginya pemerintahan AKP memang merangkul oposisi berupa kubu sekuler dan militer, namun sekaligus mengurangi dominasi militer dan menguatkan hegemoni sipil melalui upaya memenuhi syarat-syarat menjadi anggota Uni-Eropa.

Musthapa Ozkaya direktur TV Net, menegaskan bahwa hambatan utama Turki dalam proses demokratisasi adalah intervensi militer karena baru lima tahun belakangan ini mulai terjadi proses demokratisasi. Di era sebelumnya setiap sepuluh tahun sekali di Turki terjadi kudeta militer. Padahal sesungguhnya militer hanya dibutuhkan untuk pertahanan dan keamanan kedaulatan negara termasuk dari bahaya separatisme, misalnya pemberontakan Turki. Namun masalah sosial politik dan ekonomi jelas harus diselesaikan oleh pemerintah dan bukan militer. Oleh karena itu, proposal Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa yang menuntut dipenuhinya sejumlah persyaratan, diantaranya larangan intervensi militer ke dalam pemerintahan turut membantu Turki menjadi lebih demokratis dalam hukum dan perundang-undangan.

Professor Mehmet Ali Behan, guru besar ilmu sejarah di Universitas Marmara menyatakan bahwa alasan pertama didirikannya Uni Eropa adalah agar tidak terulang kembali Perang Dunia. Sebab dua kali Perang Dunia menyebabkan negara-negara Eropa harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Selanjutnya alasan kedua adalah untuk mengimbangi hegemoni Amerika yang memiliki kekuatan dalam berbagai bidang dan tidak mungkin dihadapi sendiri oleh sebuah negara Eropa.

Terkait dengan Turki yang sekarang menjadi kandidat anggota Uni Eropa yang di satu sisi ingin meningkat maju secara ekonomi namun juga harus bisa menjaga nilai-nilai agama, tradisi dan budaya yang berasal dari Islam, Behan meyakini bahwa Uni Eropa tidak akan pernah serius menerima Turki sebagai anggotanya. Menurutnya paling tidak ada dua alasan utama keberatan memasukkan Turki ke dalam Uni Eropa yakni bahwa penduduk Turki sangat banyak dan didominasi angkatan kerja muda dan yang kedua ada perbedaan agama dan budaya. Bahkan boleh jadi Uni Eropa justru khawatir Turki akan mendominasi Uni Eropa, sementara di antara negara-negara Uni Eropa sendiri belum sepenuhnya ada pengikat yang kuat untuk kesatuan di antara mereka. Misalnya saja dalam masalah mata uang, Inggris masih tetap tidak mau menerima mata uang Euro.

Bahkan Behan meyakini jika Turki dengan saat ini memiliki pemimpin-pemimpin yang berkompeten kemudian mampu mengatasi masalah-masalah dalam negerinya sendiri seperti misalnya pemberontakan suku Kurdi di Timur Turki sehingga menjadi lebih kuat lagi di masa mendatang, maka menurutnya tidak masalah apakah Turki diterima bergabung dengan Uni Eropa atau tidak. Sebab tanpa Uni Eropa, Turki yang memiliki akar sejarah yang kuat diyakini tetap akan berjalan ke arah kemajuan karena di Turki memang sedang perubahan, dan tidak ada yang bisa menghalangi perubahan. Apalagi menurut Behan hal yang tidak boleh dilupakan oleh Uni Eropa adalah bahwa Turki merupakan negara yang memiliki pengaruh dan didengarkan oleh kekuatan-kekuatan dunia lainnya yakni Rusia dan AS.

Ustadz Hilmi Aminuddin, pendiri PKS yang merupakan sahabat Necmettin Erbakan berpendapat bahwa setelah AK Parti (AKP) didirikan dan dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan yang tidak lain adalah murid Erbakan serta memenangkan beberapa kali Pemilu, Turki banyak mengalami perubahan ke arah kemajuan dan perbaikan, termasuk peluang islamisasi secara substantif. Dengan ungkapan al siyasah al qiyasah wal fathonah, Ustadz Hilmi memuji bahwa Erdogan terbukti sangat cerdik dalam bersiyasah. Terbukti dengan langkah langkah politiknya yakni ketika bahaya intervensi dan kudeta militer terus membayangi, dan senantiasa ditekan oleh kelompok sekulerisme ortodoks, ia mengambil keputusan untuk mengajukan pencalonan diri Turki untuk bergabung dengan negara-negara Uni Eropa.

Padahal sebenarnya karakter negara Turki dan karakter Eropa sangat jauh berbeda. Karakter Eropa dibangun secara filosofis ideologis dari akar filsafat Yunani, secara politis berasal dari imperium Romawi dan secara keyakinan dari agama: Kristen Masehi. Dilihat dari kriteria ketiga ciri karakter bangsa Eropa tersebut, Turki tidak memiliki ketiga-tiganya, walaupun bila dilihat dari segi geografis, ada sebagian wilayah Turki yang masuk benua Eropa. Kemudian dari faktor sejarah, dahulunya Turki adalah sebuah imperium atau Kekhilafahan Turki Utsmani (Ottoman Empire) yang telah menaklukkan Eropa. Secara politis pasukan Turki pernah sampai di perbatasan Perancis, tapi kemudian dipukul mundur melewati Austria hingga ke daerah di Balkan. Kejadian dipukul mundurnya pasukan tentara Turki membuat Eropa mengadakan pesta besar, walaupun banyak juga ilmuwan dan budayawan Perancis yang menyesali Turki mengapa tidak sampai masuk ke negara Perancis,karena ia berharap seharusnya secara moral Eropa akan mengalami perbaikan dan tidak mengalami kebobrokan atau dekadensi seperti saat ini.

Hilmi meyakini bahwa sebenarnya Uni Eropa sebenarnya enggan untuk menerima permintaan Turki menjadi anggota Uni Eropa, namun karena perserikatan tersebut disebutkan didirikan berdasarkan kerjasama geografis dan ekonomis maka sulit mereka menolak begitu saja permintaan Turki karena yang Turki memenuhi hal itu. Sebab tidak ada alasan yang jelas untuk menolak keanggotaan Turki seperti misalnya karena faktor agama atau budaya,karena dianggap tidak relevan. Oleh karena itu mereka menolak secara halus dengan memperbanyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti demokratisasi, penegakan HAM atau human rights, militer tidak boleh masuk politik atau penegakan supremasi sipil.

Namun persyaratan-persyaratan tersebut berusaha dipenuhi oleh segenap komponen bangsa Turki yang begitu ingin bergabung dengan Uni Eropa dan ternyata justru menguntungkan pemerintahan Erdogan karena didukung oleh seluruh rakyat Turki dengan memojokkan kubu sekuleris ortodoks dan militer. Memang masih sulit proses masuknya Turki ke dalam Uni Eropa walaupun statusnya saat ini meningkat yakni menjadi mitra dan calon anggota Uni Eropa. Sehingga yang terjadi saat ini adalah koalisi Eropa –Turki di Eropa. Turki misalnya menguasai angkatan kerja di negara Jerman dengan angka pekerja kelas menengah ke bawah sekitar 5 juta orang. Walaupun kemudian dituding sebagai penyebab pengangguran, karakter orang Turki yang rajin, ulet dan pekerja keras membuat mereka disenangi oleh pengusaha Eropa. Oleh karena itu bangunan Turki di Istanbul dan Ankara mirip dengan bangunan-bangunan di Eropa karena pengalaman mereka bekerja membangun gedung-gedung di Eropa.

Peluang Turki sendiri untuk menjadi anggota Uni Eropa masih mengalami pasang surut seiring dinamika politik yang terjadi baik di internal Turki, maupun tantangan eksternal. Namun selama ini Turki di bawah pimpinan Presiden Erdogan dikenal piawai mengelola krisis hubungan luar negeri, terbukti mampu melewati misalnya krisis Turki-AS yakni terkait isu tentara Kekaisaran Turki Utsmani yang dianggap melakukan pembunuhan massal bangsa Armenia. Berhubung dewasa ini konfigurasi kekuatan politik dunia terus mengalami perubahan, dan AS bukan lagi satu-satunya pusat kekuatan dunia, maka Kemal Stamboel, mantan anggota Komisi I DPR RI, menilai kasus ini tidak memiliki efek negatif terhadap Turki. Sebab AS juga memiliki banyak kepentingan dalam hubungan bilateralnya dengan Turki sehingga akan berusaha pula mencari titik temu dengan Turki terkait dengan kasus Armenia. Persoalan Armenia hanyalah political tool (sarana politik) yang digunakan oleh AS dalam tarik menarik kepentingan dengan Turki.

Dalam hal ini pelanggaran HAM menjadi kasus yang sulit diungkapkan namun juga sulit dilupakan sehingga masih tetap relevan serta applicable sebagai alat politik. Sebenarnya ketika kasus pelanggaran HAM diangkat kembali di permukaan belum tentu secara substansial permasalahannya adalah persoalan HAM an sich, melainkan persoalan tarik menarik antara kepentingan dua negara. Dalam hal ini ada dua negara yang sama-sama memiliki kepentingan atau kebutuhan satu sama lain, namun sedang melakukan tawar menawar, yang boleh jadi ujung-ujungnya adalah motif ekonomi.

Selain itu boleh jadi ada kaitannya dengan sikap tegas Erdogan terhadap Israel dan lobbyYahudi di kongres AS kuat, dan AS adalah pelindung utama Israel. Namun hal yang tak diduga oleh AS adalah bahwa bagi Turki ini adalah masalah sovereignty, (kedaulatan) yakni bahwa Turki tidak takut digertak oleh AS dan tak sudi diintervensi atau ditekan oleh AS. Menurut Stamboel yang lebih penting dilihat adalah pasca peristiwa ini, konsensus seperti apa yang akan ditawarkan oleh masing-masing negara yakni AS, Turki dan Armenia yang terlibat dalam kasus ini.

Bila dikaitkan dengan kemungkinan Turki mendapatkan keanggotaan Uni Eropa, maka kasus ini juga akan dijadikan senjata sekaligus bukti oleh Armenia dan Yunani untuk tidak mengabulkan permintaan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Padahal pada saat terjadi krisis Turki-AS, di saat itu juga prospek Turki menjadi anggota penuh Uni Eropa mulai nampak setelah menjadi anggota kehormatan Uni Eropa. Rencana pengajuan kasus genosida oleh kongres AS ini memperburuk hubungan bilateral AS-Turki yang selama ini dianggap bersekutu dan sama-sama merupakan negara anggota NATO. Turki menarik pulang Duta Besarnya di Washington, AS. Akibat kasus ini Turki mungkin akan mendapat sangsi PBB dan menghadapi ancaman embargo serta semakin sulitnya proses realisasi keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa.

Maka sikap Uni Eropa yang selama ini sudah menerima Turki sebagai mitra Uni Eropa diprediksi akan mendua antara negara-negara yang menyetujui keanggotaan Uni Eropa misalnya karena motif ekonomi, kemudahan suplai gas Turki ataupun yang menentang karena jumlah penduduk Turki yang sangat banyak akan mengancam negara-negara anggota Uni Eropa lainnya  dalam  hal  kesempatan kerja dan sebagainya. Atau bahkan sebagaimana dikatakan oleh Presiden Perancis saat itu Giscard D’estaing dan dibenarkan oleh Kanselir Jerman Barat Angela Merkel, lebih karena alasan bahwa Turki bukanlah bagian dari Eropa. Sebab menurut mereka sebagian besar wilayah Turki ada di Asia dan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam hal budaya, agama dan lain-lainnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa pada umumnya.

Belum lama ini yakni akhir tahun 2015, Turki kembali mengalami masalah dalam hubungan bilateralnya kali ini dengan Rusia. Penembakan oleh tentara Turki pada peswat militer Rusia yang melintasi wilayah udara Turki telah menyebabkan eskalasi suhu politik antara Turki dan Rusia sehingga dikhawatirkan menyulut perang terbuka antara Turki dan Rusia. Namun akhirnya Rusia melunak dan dari awal sebenarnya sudah diyakini bahwa Rusia tidak akan berperang secara militer dengan Turki. Rusia hanya mencoba memberi peringatan keras dan sekaligus hukuman atas insiden penembakan pesawat jet Rusia dengan cara menolak ekspor tekstil dan produk pertanian dari Turki sekaligus rencana menyetop impor gas minyak dari Rusia ke Turki. Namun tak lama setelah Erdogan pulang dari Qatar, seusai menandatangani kerjasama soal impor minyak. Menteri luar negeri Rusia langsung menelpon menteri luar negeri Turki untuk berunding di Beograd. Rusia langsung melunak setelah sebelumnya mengira bahwa Turki akan terpojok. Setelah mengetahui Erdogan membuat perjanjian kerja sama dengan Qatar maka Rusia langsung mengubah sikap jual mahalnya yang tidak mau bertemu dan melakukan perundingan dengan Turki.

Erdogan, sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemimpin handal yang didukung rakyatnya. Fakta yang jelas Rusi tidak jadi memutus ekspor gas ke Turki karena jika dihentikan maka Rusia juga akan kehilangan pendapatan yang sangat besar. Diberitakan juga bahwa perdagangan gas dari Rusia ke Turki tetap berjalan. Bisa disimpulkan Turki lebih cerdik dan maju strateginya dibanding Rusia walaupun Rusia memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Sebab posisi Turki yang didukung oleh rakyatnya dan juga NATO sangat menguntungkan, sementara Putin bahkan rakyatnyapun mengecamnya. Sebenarnya konflik hubungan Turki-Rusia juga sekaligus dimanfaatkan NATO untuk menekan Rusia. Momen berupa konflik Turki-Rusia ini dianggap tepat menjadi alasan untuk menghadang Rusia berkuasa di Laut Hangat (Mediterania).

Sejarah terulang kembali, sejak abad 19 Rusia memang memiliki target dari wilayah atas turun ke negara-negara Balkan, dari laut Hazar turun ke Iran untuk kemudian menguasai teluk Persia dan laut Mediterania.Oleh karena itu Rusia menjalin kerjasama dengan Iran dan Rezim Bashar Assad di Suriah. Sebab Rusia ingin mewujudkan mimpi nenek moyang mereka dulu. Rusia takut jika Assad jatuh, maka kepentingan mereka tidak terlindungi di wilayah Timur Tengah. Sementara di sisi lain Qatar mendukung Turki, karena Qatar dahulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Ottoman dan merupakan wilayah yang setia mendukung khilafah Turki Utsmani. Dan kejayaan masa silam tersebut membuahkan hasil yang menguntungkan bagi pewarisnya yakni Republik Turki saat ini. Maka kesimpulannya, ketika soliditas dan solidaritas Islam, Rusia pun melunak. Ketika pemerintah Turki didukung penuh oleh rakyatnya, sementara pemerintah Rusia justru dikecam oleh rakyatnya dan juga tidak mendapatkan simpati serta dukungan dunia, maka Rusia pun melunak.

Hubungan diplomasi Turki-Rusia memang mengalami masa pasang surut, namun faktanya wilayah geografis Turki sangat menguntungkan dan Rusia membutuhkan karena kapal perang Rusia jika mau keluar ke perairan internasional harus melewati Bosporus yang notabene mendapatkan izin dari pemerintahan Turki. Turki adalah anggota NATO dan memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan di NATO. Turki dibutuhkan sebagai kekuatan penggenap dan penyeimbang baik oleh Rusia maupun AS. Dalam upaya menghadapi Rusia, AS membutuhkan Turki sebagai sekutunya di NATO. Sebaliknya untuk menghadapi Barat, Rusia pun membutuhkan Turki sebagai mitra terutama dalam bidang ekonomi.

Erdogan memang sejak lama sudah menyatakan menyatakan independensi Turki yang berdaulat dan bermartabat, bebas hutang dan bebas secara politis di kawasan regional dan global. Hal yang menguntungkan Turki dibanding Rusia, di samping stabilitas sosial, politik dan ekonomi, kekuatan militernya pun tidak kalah dengan Rusia. Namun yang jelas hikmahnya nampak bahwa Nato dan Uni Eropa sangat mendukung Turki sehingga memperbesar peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Saat ini tantangan yang terbaru yang sedang dihadapi Turki dan ada kaitannya dengan pasang surutnya peluang Turki menjadi anggota Uni Eropa. Apakah Turki mampu mengelola persoalan lonjakan arus pengungsi atau migran ke negara-negara Eropa. Mampukah Turki memperbesar peluang untuk menjadi anggota Uni Eropa dengan mengatasi persoalan lonjakan arus migran ke Eropa. Rem Korteweg, seorang peneliti senior dan pengamat hubungan luar negeri dari Centre for European Reform (CER) yang berkantor di London, mengatakan bahwa Eropa dan Turki saling membutuhkan satu sama lain. Ditegaskan pula olehnya bahwa Eropa atau Uni Eropa membutuhkan Turki dalam ruang lingkup yang luas, mulai dari menangani persoalan krisis di Suriah hingga dalam kaitannya dengan langkah-langkah menghadapi Rusia.

Menurut Korteweg kepada Anadolu Agency, pertemuan pada hari Minggu awal Desember 2015 antara Uni Eropa dengan Turki menunjukkan bahwa Uni Eropa juga sangat membutuhkan Turki sebagaimana Turki juga membutuhkan Uni Eropa. Dewasa ini semua persoalan solusinya seolah mengarah ke Ankara, Turki menjadi negara kunci untuk berbagai persoalan mulai dari upaya mengatasi terorisme, mengatasi pengungsi Suriah, dan persoalan pengamanan energi dalam kaitannya dengan Rusia. Akan tetapi dia juga menambahkan bahwa Turki juga membutuhkan Uni Eropa dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi seiring meningkatnya jumlah penduduk di Turki. Hal tersebut jelas membuat Turki membutuhkan hubungan kerja sama ekonomi dan investasi asing.

Uni Eropa menggunakan pendekatan berbasis transaksional dengan Turki, sebenarnya pendekatan tersebut sama-sama beresiko untuk negosiasi kedua belah pihak. Bagi Turki adalah dalam kaitannya dengan peluang yang semakin besar untuk menjadi anggota Uni Eropa jika berhasil menyetop upaya migrasi ke Eropa karena hal tersebut menjadi sebagai persyaratan. Namun mampukah Turki menyetop arus migran ke Eropa.

Jika upaya untuk menyetop arus migran ke Eropa tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Turki maka akan membatalkan keuntungan yang akan diperoleh Turki, sehingga boleh jadi rencana orang-orang Turki bebas visa masuk ke seluruh negara Eropa yang direncanakan dimulai Oktober 2016 akan tertunda. Namun pengamat yang sama juga mengkritisi pendekatan yang menganggap Turki sebagai buffer zone. Dia mempertanyakan apakah Turki benar benar siap memainkan peran ini dan apa akibatnya bagi persoalan dalam negeri Turki sendiri.

Hal yang dimaksudkan sebagai buffer zone (zona atau daerah penyangga) adalah bahwa Turki dijadikan semacam daerah penampungan bagi para pengungsi untuk menahan laju arus pengungsi ke negara-negara Eropa. Hal itu ada positif dan negatifnya. Positifnya bahwa para migran tersebut tetap berada di wilayah muslim sehingga terjaga aqidahnya. Sebab menurut pemberitaan di Aljazeera ada sekitar 10.000 pengungsi termasuk di dalamnya anak-anak yang hilang di Eropa dalam kurun waktu 2014-2015. Diduga kuat mereka ditampung oleh mafia human trafficking dan kemudian dijadikan pekerja seks. Namun efek negatifnya bagi Turki, hal itu bisa memicu persoalan di dalam negeri Turki sendiri misalnya suku Kurdi saja sudah mulai membuat ulah karena cemburu dengan para pengungsi dari Suriah yang diperlakukan dengan baik oleh pemerintah Turki.

Maka sudah seharusnya beban Turki dikurangi karena sudah menampung 2,5 juta pengungsi dari wilayah Suriah dan sekitarnya. Oleh karena itu walaupun di Turki diberi beban tugas mengelola para pengungsi yang memasuki Eropa dari wilayah pergolakan Afghanistan, Irak dan terutama Suriah, seharusnya negara-negara Muslim lain ikut membantu baik itu perjuangan diplomasi di PBB dan seterusnya untuk menghentikan kekerasan oleh negara terhadap rakyatnya seperti Suriah, maupun memberikan edukasi agar bibit-bibit radikalisme karena kurangnya pemahaman seperti yang terjadi dalam kasus ISIS karena ditunggangi oleh kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.

Selain itu kesediaan membantu secara pendanaan termasuk kesediaan menampung pengungsi juga harus ditawarkan oleh negeri-negeri Muslim. Harus ada kesadaran solidaritas negeri-negeri Muslim bahwa ini adalah tanggung jawab bersama atas dasarukhuwah islamiyah. Sebab Rasulullah SAW menegaskan bahwa bukan umatku yang tidak perduli dengan urusan umatku. Lalu negara-negara Uni Eropa juga diharapkan lebih fleksibel menghadapi para pengungsi serta tidak serta merta menolak atau memperlakukan dengan kekerasan.

Selain kepentingan bersama menghadapi ancaman terorisme dan masalah pengungsi, kebijakan ekspansif Rusia dengan aneksasi terhadap Crimea dan terlibat konflik bilateral dengan Ukraina karena memperebutkan wilayah Crimea merupakan faktor penting yang memperbaharui hubungan antara Turki dan Uni Eropa serta menjadi titik balik dengan kebijakan Uni Eropa pada 2016 untuk mengurangi ketergantungan impor gas dari Rusia. Sementara rute gas dari laut Kaspian melewati wilayah Kurdi di Irak dan Iran yang merupakan jalur alternatif ke Rusia harus melewati Turki sangat menguntungkan bagi Turki. Sebab hal itulah yang membuat Turki menjadi partner energi yang sangat penting bagi Uni Eropa. Terlebih lagi Turki juga diuntungkan dengan adanya kebijakan ekspansif Kremlin yang menimbulkan resistensi Uni Eropa.

Gustav Gressel, peneliti di The European Council on Foreign Relations (ECFR) mengatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Turki dalam keputusannya melindungi wilayah udaranya dari pesawat Rusia dimaksudkan sebagai pesan kepada Moskow. Walaupun beberapa anggota Uni Eropa tidak bersepakat dengan Turki dalam menangani suku Kurdi di Syria tapi bukan berarti mereka ragu-ragu dalam mengambiĺ keputusan persoalan suku kurdi di Syria. Rekan Gressel di ECFR yakni Angeliki Dimitriadi mengatakan bahwa Turki memiliki beberapa kartu truth di tangannya yang bisa dimainkannya: tidak ada yg meragukan bahwa Turki adalah aktor penting di Uni Eropa baik dalam menangani arus migran saat ini maupun dalam penataan migrasi secara menyeluruh namun Angeliki juga mengingatkan bahwa perjanjian antara Uni Eropa dengan Turki tidak tanpa syarat: pemerintah Turki harus menjamin kehidupan migran jika tidak dilakukan maka Uni Eropa tidak bisa mentransfer dana yang dijanjikan.

Dimitriadi mengatakan bahwa pembicaraan masih akan memasuki babak baru dan masih ada bab-bab baru yang akan dibahas yang membutuhkan proses yang panjang. Namun ia menggambarkan bahwa pertemuan yang dilakukan pada tanggal 29 November 2015 lalu merupakan hasil pembicaraan yang berimbang. Hasil pertemuan tersebut berupa rekomendasi bahwa pada bulan Oktober 2016, Uni Eropa menjanjikan sebagai awal permulaan setiap rakyat Turki bebas visa ke seluruh negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Selain itu pertemuan tersebut juga mencakup perjanjian ekonomi dan moneter pada tanggal 14 Desember. Turki mendapatkan 3,2 juta Euro untuk menangani persoalan migran Suriah.

Namun dalam kesempatan lain dengan tegas PM Ahmed Davutoglu menyatakan bahwa selama ini tanpa adanya desakan dari Uni Eropa, Turki sudah memiliki concern yang besar dan serius soal penanganan para pengungsi korban represi rezim Bashar Assad di Suriah karena hal ini menurutnya adalah persoalan kemanusiaan. Saat ini saja Turki sudah menampung 2,5 juta pengungsi. Oleh karena itu menurut Davutoglu, upaya serius Turki ikut menata mekanisme penanganan pengungsi, bukanlah semata mata soal bantuan dana dari Uni Eropa atau terbukanya peluang menjadi anggota Uni Eropa, melainkan semata-mata persoalan keumatan dan kemanusiaan.

Sumber: Al-intima.com

 

About the author

More posts by admin

 

0 Komentar

Kamu dapat menjadi yang pertama yang meninggalkan komentar.

Tinggalkan sebuah komentar