“Jas Merah” Pancasila


Pringsewunews : Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yg hidup diatas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis. Kerajaan Banten, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Bugis bukan bangsa. Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang ditentukan Allah SWT secara geopolitik tinggal dalam satu kesatuan pulau-pulau Indonesia, dari ujung sumatera sampai ke Irian, demikian disampaikan Drs. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si anggota Fraksi-PKS MPR/DPR RI 2014-2019 dalam kegiatan Sosialisasi MPR/DPR RI di Kabupaten Pringsewu.

Persoalan Kebangsaan, kata Bung Karno adalah “Chauvinisme”. Jangan kita berdiri di atas Chauvinisme tuan-tuan, jangan berkata bahwa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia, lanjut Muzzammil.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, bahwa dalam pidatonya Bung Karno secara tegas menyebutkan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin syarat yg mutlak kuatnya indonesia adalah Permusyawaratan Perwakilan.

“Gagasan awal Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno sangatlah relijius dan demokratis, oleh karena itu perlu dimasukan dalam kurikulum mata pelajaran siswa di sekolah”, kata Muzzammil.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dalam konteks kehidupan bernegara pada kesepakatan pertama penyangga konstitualisme menunjukkan hakikat bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka.

” Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut, dan ini jauh dari pemahaman sempit pancasila di era soeharto yg pd waktu itu mendapat perlawanan dari seluruh pimpinan agama”, jelasnya.

Menurut bakal calon Bupati Pesawaran 2015-2020 ini, bahwa biarkan saja Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi kesepakatan kita dalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarkan orang Islam menafsirkan Pancasila menurut versi Islam, biarkan orang Kristen, budha, hindu menfasirkan Pancasila sesuai tafsirnya masing-masing berdasarkan keyakinannya.

Almuzzammil menjelaskan bahwa tidak boleh ada penafsiran tunggal daerah atau agama tertentu, ini semacam common platform atau rujukan bersama. Jadi yang ditentang pada waktu itu adalah soal tafsir tunggal pancasila, dan alhamdulillah saat ini sudah dihapus.

“Jadi Pancasila sekarang milik bersama, dahulu ada semacam dominasi suatu kelompok untuk menafsirkan Pancasila secara nasional. Namun sekarang sudah tidak ada lagi penafsiran sempit seperti itu. Ini penting, sehingga kerangka kebersamaan itu bisa ditopang oleh Pancasila”, tutupnya.

Artikel & Photo Humas PKS Pringsewu Bahtiar Efendi.

 

About the author

More posts by admin

 

0 Komentar

Kamu dapat menjadi yang pertama yang meninggalkan komentar.

Tinggalkan sebuah komentar