PKS: Lanjutkan Raskin, Perbaiki Kualitas Beras

Johan sulaiman

Menanggapi wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) di Indonesia, Pimpinan DPRD Lampung Johan Sulaiman merasa heran dengan usulan Menteri BUMN Rini Soemarmo tersebut. Menurut Johan, pangan adalah kebutuhan dasar, sehingga jika program raskin dihapus kuatir akan punya dampak ikutan seperti kerawanan sosial dan kriminalitas

“Itu amanat Undang-Undang. Sudah menjadi kewajiban pemerintah menyediakan dan menyalurkan pangan pokok sesuai kebutuhan, terlebih lagi bagi masyarakat miskin serta rawan pangan,” ujar Wakil Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung ini.

Johan mengutip Pasal 58 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,  bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

Artinya, tambah Johan, jika penghapusan beras raskin dilakukan maka pemerintah akan melanggar aturan perundangan khususnya pasal 58 ayat (1) Undang Undang tentang Pangan No. 18 Tahun 2012.

Meski baru sebatas wacana dan ini adalah domain pusat, namun jika benar terjadi penghapusan program raskin yang kemudian akan digantikan dengan e-money, di samping berpotensi melanggar aturan perundangan, menurut Johan semata pemberian e-money akan berimplikasi pada tak terkontrolnya pembelanjaan uang yang disalurkan melalui program tersebut.

“Namanya uang jika sudah di tangan penerima, tentu terserah dibelanjakan untuk apa oleh si penerima uang. Iya kalau dibelanjakan kebutuhan pokok, atau usaha produktif, jika dibelanjakan untuk yang tak bermanfaat, sia-sialah uang negara” kata Johan lagi.

Menurut Johan, akan lebih baik jika program raskin tetap dilanjutkan bahkan kualitas beras harus lebih bagus lagi. Sebab, selama ini seringkali raskin yang didistribusikan kurang memenuhi kelayakan konsumsi. Selain itu data dan validasi keluarga penerima raskin juga perlu diperbaiki.

Johan berpandangan jikapun program e-money tetap akan diluncurkan tidak dengan menghapus program raskin. “Program e-money bisa dilaksanakan dengan fokus usaha produktif sehingga kalangan mustadh’afin benar-benar merasakan adanya kehadiran negara,” tutur Johan. Menurut anggota dewan dari dapil Pesawaran, Metro dan Pringsewu ini di satu sisi kebutuhan dasar terpenuhi, di sisi lain ada back-up berupa bantuan usaha produktif.

Sedangkan terkait rencana kenaikan BBM, sebagai wakil rakyat Johan juga mewanti-wanti agar pemerintah mempertimbangkan efek inflasi akumulatif di Sumatera khususnya Provinsi Lampung mengingat secara berturut-turut mengalami dampak akumulasi kenaikan tarif penyeberangan Bakauheni – Merak per 15 September, sebelumnya harga tabung gas 12 kg yang naik sebesar 18 ribu per tabung pada 1 September dan kenaikan TDL dua bulanan.

“Dengan inflasi akumulatif tersebut kekhawatiran kami, terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi di masyarakat selepas kenaikan harga BBM jenis premium, bahkan melebihi lonjakan harga yang biasa terjadi pada kenaikan-kenaikan harga BBM sebelumnya” pungkas Johan. []

Sumber: www.pkslampung.com

 

About the author

More posts by admin

 

0 Komentar

Kamu dapat menjadi yang pertama yang meninggalkan komentar.

Tinggalkan sebuah komentar