PRINGSEWU – Panitia Khusus (Pansus) LKPj. Bupati Pringsewu menemukan perbedaan anggaran yang digunakan Inspektorat. Seperti anggaran sekitar Rp240 juta, namun yang terserap hanya 90  persen. Sementara dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) bupati disebutkan anggaran terserap 99 persen.

’’Padahal ini bukan pengadaan. Karenanya ada perbedaan antara LKPj. dan laporan yang disampaikan langsung,” kata Sekretaris Pansus Taufiqurahman, S.E., M.M. dalam pembahasan LKPj. kinerja kemarin (12/5).

Pernyataan yang diajukan itu sempat mendapat peringatan dari anggota pansus lainnya. Seperti dikatakan Mailan. Sebab, pansus yang dibentuk hanya membahas soal kinerja bupati, bukan anggaran.

’’Harapannya, pokok bahasan sesuai tugas pansus kinerja. Jangan menyentuh angka-angka,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mailan sempat mempertanyakan laporan target penyelesaian 20 kasus yang dilakukan Inspektorat. Sementara yang terealisasi 53 kasus.

Politisi PAN itu juga menguji Inspektorat terkait keberaniannya memberikan teguran pada satuan kerja yang men-support kegiatan yang sebenarnya tak ada kaitannya dengan tugas serta pemerintahan.

’’Sanggupkah Inspektorat memberikan teguran pada satker ketika ada acara yang mestinya tidak ada kaitanya dengan pemerintahan, namun mereka menghadiri. Ini akan mengganggu kinerja satker,” tegasnya.

Inspektur Zulkifli, S.H., M.H. menjelaskan, apa yang telah dilakukan Inspektorat dalam melakukan  tugasnya sebagai fungsi pengawasan. Zulkifli menegaskan, dalam melakukan pengawasan, pihaknya tak pandang bulu terhadap satker.

Sementara itu, selain Inspektorat, Pansus juga mengundang satker lainnya. yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Pendapatan. ”Semuanya dievaluasi terkait kinerja. Ini sesuai dengan LKPj. Bupati yang telah disampaikan,” kata Ketua Pansus Kinerja Zunianto.

Diketahui, pembahasan LKPj. yang rencananya berlangsung Senin (9/5), tertunda. Empat satker tidak hadir dalam pembahasan kinerja Pj. Bupati Pringsewu tahun 2010 yang disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Alasannya, satker tersebut harus menghadiri pembukaan MTQ Tingkat Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Utara. Keempat satker itu adalah Inspektorat, Disdukcapil, Dispenda, dan Bappeda. (rnn/c1/ais)