PRINGSEWU radar lampung – DPRD Pringsewu langsung bergerak. Setelah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) bupati disampaikan, dewan sepakat membentuk panitia khusus (pansus).
Selain turun lapangan, pansus yang diketuai Zunianto itu juga mengagendakan tatap muka dengan satuan kerja (satker). Pansus akan menelaah apa yang telah disampaikan dalam LKPj. kinerja Pj. bupati.

’’Ada tiga agenda yang akan dilakukan pansus kinerja. Yakni rapat internal, pengambilan informasi dari satuan kerja, serta tinjauan lapangan,” terang Zunianto.

Setelah rapat internal yang dijadwalkan hari ini (5/5), satker dipanggil untuk menjelaskan program selama setahun sebagaimana disampaikan dalam LKPj.

’’Pemanggilan dilakukan bergilir. Jadwalnya belum ditentukan,” papar Zunianto.

Untuk turun lapangan, dia mengatakan bisa saja dilakukan keseluruhan untuk membuktikan program yang sudah berjalan. ’’Bisa saja hanya sampel,” tukasnya.

Sebelumnya, terjadi perpecahan di tubuh DPRD Pringsewu menanggapi LKPj. bupati. Perdebatan terjadi usai paripurna penyampaian kinerja Pj. bupati Pringsewu tahun 2010, Selasa (3/5).

Ini terkait LKPj. keuangan yang belum disampaikan lantaran laporan keuangan masih dievaluasi BPK.

Sebagian anggota dewan menginginkan agar tetap dibentuk pansus yang mengevalusi keuangan, dan tak perlu menunggu hasil audit BPK. Sebagian lagi meminta hanya membentuk satu pansus yang akan mengevaluasi kinerja, serta menunggu audit BPK.

Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa yang didampingi wakil ketua FX Siman akhirnya memutuskan jalan tengah. Menurutnya, dewan bukan lembaga audit, namun hanya pengawasan. Karena itu diharapkan menunggu hasil audit dari BPK.

’’Kita bentuk satu pansus dulu. Kami minta semua fraksi mengajukan wakilnya untuk duduk di pansus. Setelah LKPj. keuangan disampaikan, dibentuk pansus lagi. Yang jelas semua terlibat,” tegasnya. (rnn/sag/c1/ais)